Portal Bangsa
ad

Minimnya Pengawasan ADD/DD Kabupaten Malang Banyak Dimanfaatkan Markus

berita terkini
Koordinator Badan Pekerja ProDesa, Ahmad Kusaeri
ad

MALANG RAYA, (portalbangsa.com) - Banyaknya kasus tentang penyelewengan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Malang membuat beberapa oknum memanfaatkannya. Hal ini dilakukan oleh makelar kasus (Markus). Dan Markus ini marak di wilayah Kabupaten Malang, sehingga kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD tidak sampai pada proses hukum alias bebas dari jerat hukum.

Ironisnya, kata Koordinator Badan Pekerja ProDesa Ahmad Kusaeri, Minggu (16/4), kepada portalbangsa.com, bahwa pelaku markus itu sendiri dari oknum lembaga hukum, praktisi hukum, dan akademisi hukum.

"Sehingga dengan adanya markus tersebut, maka hal tersebut telah mengkhianati komitmen yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo  (Jokowi), yaitu memberantas korupsi," paparnya.

Menurut dia, Kades yang diduga melakukan penyelewengan, rata-rata melakukan kesalahan administrasi, dan itu tidak merugikan keuangan negara. Namun, para markus itu telah menakut-nakuti jika Kades telah melakukan penyelewengan anggaran pembangunan desa.

Karena mereka takut, maka para Markus itu menawarkan pada Kades, agar tidak dilaporkan ke Kejaksaan dan Polisi atau tidak diproses secara hukum, dia siap memediasi, tapi harus ada uang pelicin yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

"Kasus Markus itu telah banyak terjadi di wilayah Malang selatan, karena Kades di wilayah tersebut sebagian masih sangat minim pengetahuan tentang pengelolaan DD dan ADD, dan juga pengetahuan terkait masalah hukum," ungkap Kusaeri.

Seharusnya, ia melanjutkan, setiap desa tidak hanya didampingi oleh pendamping desa saja, namun juga harus didampingi penasehat hukum. Sementara, pendamping desa yang dibentuk Kementerian Desa tidak berfungsi secara maksimal.

Sebab menurutnya, rekrutmen pendamping desa juga tidak jelas, karena masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping desa yang kurang mumpuni. Namun, dirinya tidak menyalahkan pendamping desa, karena kadang mereka kalah dengan keinginan Kades.

"Pendamping desa mestinya mampu dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga kami bertanya-tanya apakah pendamping desa itu mampu dalam membuat pelaporan atau memang tidak dilibatkan dalam pembuatan laporan oleh Kades," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Kusaeri menegaskan, jika ada Kades dan perangkat desa yang terbukti melakukan penyelewengan DD dan ADD, tentunya yang bisa disalahkan adalah pemerintah daerah. Karena selama dikucurkan dana tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terkesan membiarkan dan tidak melakukan pembinaan.

Sedangkan yang paling bertanggung jawab dalam membina Kades dan perangkatnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum, dan Camat. Karena ketiga Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai pengawasan dan pembinaan.

Ditambahkan, dengan dibentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang beranggotakan staf Pemkab Malang, Polisi dan Kejaksaan, dirinya meragukan kinerjanya. Karena Tim Saber Pungli itu hanya simbolis saja.

"Artinya, hanya memenuhi keinginan Presiden Jokowi, jika di tingkat daerah sudah dibentuk Saber Pungli. Namun, pelaksanaan di lapangan kami duga masih terjadi negoisasi," tegasnya.

Reporter :
Editor : Rudi Erlangga
ad
Berita Sebelumnya Warga Sumberjambe Jember Ditemukan Gantung Diri
Berita Selanjutnya Program Wira Usaha di SMK AL-Azhar Bangsalsari Jember

Komentar Anda